BP Haji Sesuaikan Timeline Haji 2026 Mulai Agustus
Berbicara di Universitas Negeri Padang pada 22 Juli 2025, Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan pemerintah Arab Saudi meminta seluruh kontrak layanan haji 2026 dimulai sejak Agustus 2025 untuk memastikan rangkaian operasional berjalan sesuai tahapan resmi.
Ia menegaskan penyesuaian timeline itu hanya dapat dijalankan jika RUU Haji segera disahkan sehingga BP Haji memiliki dasar hukum penuh saat memasuki musim 1447H/2026.
Irfan menambahkan bahwa keselarasan jadwal diperlukan agar pembayaran Masyair, penyiapan Armuzna, serta kontrak transportasi tidak tersendat dan tidak menumpuk di akhir tahun 2025.
Kewajiban timeline 1447H/2026
- Kontrak layanan akomodasi, katering, dan transportasi harus dibuka mulai Agustus 2025 sesuai permintaan Arab Saudi.
- Negosiasi teknis dengan Kementerian Haji dan Umrah Saudi diselaraskan dengan jadwal tersebut agar tidak ada keterlambatan keberangkatan.
- BP Haji menyiapkan penugasan awal ke penyedia layanan lebih cepat dibanding musim sebelumnya.
"BP Haji terus berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk membahas persiapan haji 2026, dengan menyesuaikan kebijakan baru hingga timeline teknis yang harus dipatuhi bersama untuk menyempurnakan pelayanan haji tahun depan."
Mochamad Irfan Yusuf
Kolaborasi kampus & UMKM
- Perguruan tinggi diundang menyiapkan riset layanan, teknologi perjalanan, dan pelatihan SDM haji.
- UMKM kuliner, seperti produsen rendang, didorong memasok menu siap saji agar citarasa nusantara tetap hadir di Tanah Suci.
- Kampus diminta mendukung kajian kebijakan untuk memperkuat implementasi RUU Haji.
Irfan menutup dengan harapan agar pembahasan RUU Haji dipercepat sehingga penyesuaian timeline dapat dieksekusi tanpa mengorbankan mutu pelayanan jemaah.
UNP menyambut ajakan itu dengan menyiapkan program magang di asrama haji dan mendukung sertifikasi halal produk UMKM makanan seperti rendang agar logistik konsumsi jemaah 2026 tetap terjamin.
